Perkuad-media.id, BATAM– Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menemui massa buruh yang berdemonstrasi menuntut kenaikan upah 13 persen, menolak kenaikan BBM subsidi dan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor Graha Kepri, Rabu (12/10/2022).
Di hadapan ratusan buruh, Wahyu menyatakan mendukung penuh upaya buruh menuntut upah layak dan BBM murah.
“Saya secara pribadi mendukung kenaikan upah 13 persen, sekarang ini harga sembako dan kebutuhan lainnya melonjak naik,” katanya.
Wahyu pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad mendengarkan jeritan para buruh dan menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai tuntutan buruh.
Kendati demikian, besaran UMK ini harus berdasarkan kesepakatan buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Selain menetapkan besaran UMK, Pemprov Kepri juga perlu memberikan bantuan sembako murah dan transportasi gratis melalui koperasi buruh.
“Perlu Ada solusi terkait permintaan kenaikan Upah minimum, seperti solusi bantuan sembako via koperasi buruh, transportasi gratis bagi buruh, dan harga sembako murah,” tegasnya.
Politisi PKS itu juga meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM subsidi dan Undang-Undang Cipta Kerja ke pusat.
Kenaikan harga BBM subsidi menyebabkan tarif transportasi dan kebutuhan pokok melonjak naik sehingga menyebabkan inflasi.
Berdasarkan laporan BPS, Kepri mengalami inflasi 1,08 persen per bulan September 2022 dan inflasi tahunan 6,79 persen.
“Terkait permintaan meneruskan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM, Pemprov akan meneruskan ke pemerintah pusat karena kenaikan harga BBM dan UU Ciptaker merupakan kewenangan pemerintah pusat,” tuturnya.
Untuk mengendalikan inflasi, Wahyu meminta Pemprov Kepri segera merealisasikan kawasan pertanian dan peternakan terpadu agar swasembada pangan 30 persen.
Pemprov Kepri juga perlu membangun pasar induk di Kota Batam, Karimun, dan Bintan sebagai upaya untuk intervensi harga kebutuhan pokok.
“Kalau tidak ada Pasar Induk pemerintah, tidak ada lahan pertanian dan peternakan terpadu, maka harga sembako sulit dikendalikan,” tambahnya.
sumber : Sijoritoday
Editor : Floresita Fatima
