Perkuad-media.id, BATAM – Ramalan mengenai kawasan DKI Jakarta tenggelam 10 tahun ke depan makin ramai diperbincangkan. Sementara proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan yang tadinya sebagai solusi malah tampak mandek.
Ramalan Jakarta tenggelam sudah disampaikan oleh LIPI, LAPAN, NASA, hingga Presiden AS Joe Biden pernah mengutarakan. Bahkan tak hanya Jakarta, kota lain seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan bisa sama nasibnya.
Kepala Environmental Engineering, Universitas Airlangga, Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, ST., DEA., mengatakan fenomena pemanasan global menjadi penyebab para ahli, ilmuwan, dan akademisi memprediksi DKI Jakarta dan 112 kota di Jawa bagian utara bakal tenggelam pada 2030.
Ia mengatakan secara rasionalitas pemanasan global ini tidak dapat terelakkan dan memiliki efek yang sangat banyak. “Salah Satu efek yang sangat dirasa oleh masyarakat dunia terkait dengan pemanasan global adalah perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan temperatur air laut sehingga menyebabkan muka air laut relatif mengembang dan memiliki volume banyak,” katanya seperti dikutip dari laman unair.ac.id, Sabtu (21/8).
Eko menjelaskan gletser di kutub yang mencair juga menjadi salah satu penyebab kenaikan temperatur air laut sehingga meninggi di permukaan laut. Selanjutnya, terkait dengan pantai utara Jawa yang terancam tenggelam.
Ia mengungkapkan tidak hanya terjadi dikarenakan kenaikan permukaan air laut tetapi juga terdapat faktor lain yakni, pemakaian air tanah yang memicu penurunan muka tanah.
“Awalnya permukaan tanah turun kemudian permukaan air lautnya naik. Nah, kombinasi inilah yang menyebabkan sebagian kota itu akan tenggelam,” katanya.
Eko mengamati beberapa daerah yang diprediksi tenggelam itu berada di kawasan sea level rise seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan di Jawa Tengah.
“Muka air laut ini diprediksi memang sumber satu dengan sumber lain memiliki perbedaan angkanya, tetapi dari tahun 2001-2009 daerah-daerah tersebut mengalami kenaikan air muka laut antara 1 sampai 1,5 meter,” kata Eko.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyiapkan dana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022.
Hal ini diungkapkan oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers pekan lalu.
“Saya kira soal IKN dalam alokasi anggaran pagu indikatif. Jadi belum termasuk anggaran untuk IKN,” jelasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menambahkan pembangunan IKN masih berlanjut. Kini dibutuhkan diskusi dengan beberapa pihak melalui Kementerian PPN/Bappenas.
“IKN pada dasarnya, prosesnya saat ini masih terus dilakukan diskusi,” ujarnya.
Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkaitan dinilai masih terus berlanjut. Jadi dipastikan semua masih berjalan sesuai dengan rencana.
“Jadi saat ini masih terus difinalisasi (oleh Bappenas) dan diskusi antar Kementerian sudah dilakukan,” jelasnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / Bappenas) baru saja menjalin kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menyusun perencanaan proyek IKN.
“Kita memerlukan paradigma dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, tidak cukup pemerintah bergerak sendirian, diperlukan kerjasama multipihak yang salah satunya dibutuhkan kerjasama dengan PII,” ujar Sekretaris Kementerian PPN / Bappenas, Himawan Hariyoga usai menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum PII, Heru Dewanto, Jumat (20/8/2021) kemarin.
Peran kalangan insinyur, kata Himawan sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Terutama dalam pembangunan IKN yang rencananya dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara yang keduanya masuk di wilayah Kalimantan Timur.
“Pengembangan IKN sebagai ajang pengembangan inovasi dan teknologi para insinyur. IKN akan diarahkan sebagai kota dunia untuk semua, simbol negara maju,” terangnya.
Diketahui rencana pembangunan IKN meredup sejak terjadinya pandemi covid-19. Bahkan Jokowi tidak lagi menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di gedung parlemen.
Terakhir kali ini disampaikan pada 2019. Jokowi memang sempat menyinggung pemindahan Ibu Kota. Di hadapan para wakil rakyat, Jokowi secara khusus meminta izin memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan. (CNBC Indonesia)