Perkuad-media.id, BATAM – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menaikkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah luar Jawa dan Bali yang memasuki hari terakhir, per Senin (23/8) hari ini.
Saleh menyarankan pemerintah kembali memperpanjang PPKM. Namun, ia menyoroti daerah luar Jawa dan Bali, yang masih menunjukkan tren kenaikan kasus dalam beberapa waktu terakhir.
“Sekarang kan, pemerintah mengatakan, justru naiknya di luar Pulau Jawa. Jadi pindah ke luar Jawa. Di luar Jawa yang katanya naik itu, yang sekarang dinaikin levelnya,” kata Saleh, lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/8).
Sebaliknya, kata dia, pemerintah bisa mempertimbangkan menurunkan level dan sedikit melonggarkan mobilitas masyarakat untuk di daerah-daerah yang mulai mencatat tren penurunan kasus, seperti di Jawa dan Bali.
Sebab, menurut Saleh, pada prinsipnya, PPKM sebagai upaya untuk menekan mobilitas masyarakat adalah bagian dari penerapan protokol kesehatan.
“Jadi karena itu kita toleransi, bagaimana semua tetap melaksanakan prokes, tetap konsisten melaksanakan kegiatan, tapi tentu dengan pengurangan pembatasan, dan pelaksanaan prokes ini. Saya kira pemerintah tahu lah,” katanya.
Merangkum selama sepekan terakhir PPKM, kasus positif memang menunjukkan tren penurunan secada nasional. Selama periode 17-22 Agustus, jumlah kasus positif Covid-19 turun menjadi 107.718 kasus, dari semula 152.917 kasus di dua pekan sebelumnya.
Meski begitu, di samping penurunan kasus, angka testing tercatat juga mengalami penurunan. Selama sepekan terakhir PPKM, angka testing berkurang 102.224, dari dua pekan sebelumnya.
Penurunan, juga terjadi pada laju vaksinasi secara nasional. Pada periode 11-16 Agustus, jumlah dosis vaksin, baik untuk dosis pertama maupun kedua sebanyak 6.814.535 dosis. Namun, selama 17-22 Agustus capaian vaksinasi Covid-19 turun menjadi 6.033.509 dosis.
Saleh meminta pemerintah untuk terus mempercepat laju vaksinasi nasional. Menurut dia, vaksinasi adalah salah satu kunci, agar Indonesia segera lepas dari model pembatasan karena pandemi Covid-19. Sebab secara teori, suatu wilayah atau negara bisa lepas dari pandemi jika 70 persen populasi penduduk mereka telah tervaksin.
“Sekarang kan masih jauh. Walaupun pemerintah sudah sungguh-sungguh. Cuman kan ada berbagai faktor yang mngkin memperlambat, termasuk ketersediaan vaksin. Jadi itu harus diantisipasi juga,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melkiades Laka Lena mengamini tren penurunan kasus positif Covid-19 secara nasional selama PPKM sepekan terakhir. Menurut dia, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah, adalah memastikan penerapan prokes di tengah masyarakat tetap diawasi.
Melki mendorong agar pemerintah mulai memikirkan ulang PPKM di tingkat mikro, atau RT RW, dengan memperbanyak tempat-tempat isolasi, mempercepat laju vaksinasi, dan memastikan ketersediaan obat.
“Perlu lebih fokus perhatian, konsentrasi dan energi di sektor hulu khususnya memastikan masyarakat disiplin dan ketat jalankan protkes dalam berbagai aktivitas sehari hari, apalagi di tempat publik, dan PPKM mulai kembali diperkuat di level mikro di tingkat RT RW, desa, kelurahan,” kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Senin (23/8). (CNN Indonesia)
