Perkuad-media.id, BATAM – Musyawarah Daerah (Musda) Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Kepri yang sedianya digelar 19-21 Desember 2021 bertempat di Hotel Pelangi Tanjungpinang, harus dibatalkan panitia pelaksana dengan alasan yang tidak dapat diterima sebagian peserta.
Ironisnya, pembatalan Musda yang dibungkus dengan bahasa pengunduran dengan batas waktu yang belum ditentukan itu, bakal mengagendakan pemilihan Ketua Kwarda Pramuka Kepri periode 2021-2026 ini, terjadi untuk kali yang kedua.
“Ya, ini sudah dua kali pembatalan Musda. Pertama direncanakan September 2021 lalu, kemudian dibatalkan. Selanjutnya kembali dijadwalkan 19-21 Desember, kembali dibatalkan secara mendadak. Kondisi ini jelas membingungkan dan tidak dapat kami terima,” ujar salah seorang pengurus Kwartir Cabang Pramuka di Kepri yang enggan dipublikasi namanya.
Disebutkannya, akibat pembatalan Musda, telah menimbulkan kerugian bagi pengurus cabang, karena sebagian dari mereka sudah berada di Tanjungpinang. Bahkan dari luar daerah sudah ada yang memesan tiket dan kebutuhan akomodasi lainnya.
Informasi yang berhasil dirangkum transkepri.com, terjadinya pembatalan Musda Pramuka Kepri hingga dua kali, diduga disebabkan adanya intervensi dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Dugaan intervensi ini semakin kental terlihat, karena calon Ketua Kwarda Pramuka Kepri yang akan diusung mengerucut pada tiga nama, yakni Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Ketua Tim Penggerak PKK Kepri, Dewi Kumalasari Ansar dan Sekdaprov Kepri, Lamidi.
“Ya, sejauh ini ada tiga kandidat yang bakal berebut kursi Ketua Kwarda Pramuka Kepri, yakni Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Ketua Tim Penggerak PKK Kepri, Dewi Kumalasari Ansar dan Sekdaprov Kepri, Ir Lamidi. Namun, akibat konstalasi pemilihan yang tidak kondusif, panitia pelaksana yang dimotori Ketua Kwarda Pramuka Kepri 2016-2021 Arief Fadillah, akhirnya harus melakukaan pembatalan Musda,” ujar sumber media ini.
Arief Fadillah yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Kepri yang dikonfirmasi transkepri.com, Jumat (17/12/21) malam terkait pembatalan Musda Kwarda Pramuka Kepri, sampai berita ini dimuat belum dapat dikonfirmasi.
Plt Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Kepri, Hasan S.Sos yang dikonfirmasi terkait dugaan adanya intervensi Gubernur Kepri dibalik pembatalan pelaksanaan Musda Pramuka Kepri, membantah hal tersebut.
“Tidaklah, ngak mungkin ada intervensi dibalik pembatalan itu. Apalagi itukan terkait oraganisasi kepanduan yang penuh dengan keteladanan, tidak mungkin pak Gubernur melakukan intervensi. Saya meyakini pembatalan itu bisa saja terjadi, karena panitia masih mempersiapkan sejumlah hal yang masih kurang,” terang Hasan.
Sedangkan terkait tiga nama yang mengapung sebagai kandidat Ketua Kwarda Pramuka Kepri, Hasan mengatakan untuk Dewi Kumalasari dirinya menyakini yang bersangkutan tidak maju sebagai kandidat ketua.
“Boleh saja orang megapungkan nama Bu Dewi Kumalasari, tapi saya meyakini beliau tidak majulah dalam kontestasi Ketua Pramuka Kepri. Kalau beliau jauhlah panggang dari api,” pungkas Hasan.
Sumber: Transkepri.com
Editor: Lius Beda Kian